Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Blog Article
“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs World wide web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (
“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.
Arti dari kata commodite adalah sesuatu yang menyenangkan dalam layanan dan kualitas. Di dalam akar bahasa latin, disebut komoditas. Merujuk kepada berbagai cara dalam pengukuran yang tepat.
Selain itu, kata Wisnu, marak juga penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot buying and selling. Masyarakat dijanjikan keuntungan konsisten dan pembagian keuntungan dengan penjual robotic trading.
Setiap kontrak berjangka juga merinci produk turunannya maupun jumlah atau besarnya dari kontraknya supaya spesifikasi kontrak distandardisasikan untuk semua pelaku pasar. Sebagai contohnya, satu kontrak untuk indeks Nikkei mewakili seluruh 225 saham yang berada dalam indeks tersebut. Harga kontrak berubah secara terus-menerus dan selama kontrak masih berlaku, dan ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang berasal dari pembeli maupun penjual. Kontrak berjangka itu sendiri diperdagangkan di bursa dan sekarang kebanyakan dilakukan secara elektronis. Akhirnya, kontrak berjangka pada umumnya mempunyai batas waktu dan jatuh tempo pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Sama halnya seperti bagian lain yang berhubungan dengan kontrak, suatu batas waktu yang distandardisasikan mempermudah proses investasinya untuk seorang investor yang hanya perlu
Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, pemblokiran dilakukan untuk mencegah kerugian masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin. Sekaligus memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi.
Selain itu, ia menjelaskan Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.
Hal ini dapat dilihat melalui:43 forty three http :// administration file diakses tanggal 21 januari 2010 Pertama-tama, mari kita melihat terlebih dahulu apa artinya dari kontrak berjangka, dan kemudian membahas perbedaannya dengan saham secara lebih mendalam. Suatu kontrak berjangka pada dasarnya merupakan suatu perjanjian untuk membeli atau menjual situs web suatu produk turunan pada harga tertentu dan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Kata kuncinya untuk kontrak berjangka merupakan perjanjian. Pada waktu Anda masuk ke pasar dan membuka suatu posisi baru (apakah itu beli atau jual), Anda pada saat itu juga punya kewajiban untuk melikuidasinya sebelum kontrak jatuh tempo. Kontrak berjangka di indeks saham misalnya jatuh tempo setiap bulan (untuk Hold Seng) atau tiga bulan (untuk Nikkei dan Kospi).
Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.
Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs Internet resmi Bappebti melalui tautan ,” pungkas Aldison.
Nilai penyelesaian aset acuan pada saat tangggal penyerahan akan sama dengan nilai location aset acuan itu pada saat itu. two. Kontrak berjangka senantiasa diperdagangkan pada serah diperdagangkan diluar bursa ( atau dikenal dengan istilah
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.
“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.